Selasa, 22 Mei 2012
            Mobile

Terjemahkan

Browse this website in:

Wawancara

Wawancara dengan Susno duadji (2): Masak saya mau menepuk air di dulang

Wawancara - Wawancara

Wawancara dengan Susno duadji (2), Masak saya mau menepuk air di dulang.

R : Kalau perkara dana hiba pengamanan Pilkada Jabar tahun 2008, bagaimana pak ?
S : Saya jelaskan sangkaan atau dakwaanya dulu, ya ! Saya ini disangka kemudian didakwa memotong dana yang berasal dari dana hibah Pemda Propinsi Jawa Barat yang gunanya untuk biaya Polda Jabar dalam melaksanakan Operasi Pengamanan Pilkada Gub dan Wagub Jabar tahun 2008.

R : Apa peran bapak dalam Operasi Pengamanan Pilkada dan dalam penggunaaan dana hibah tersebut ?

S : Karena yang menjabat Kapolda Jawa Barat waktu itu adalah saya, maka peranan saya dalam Operasi adalah sebagai Kepala Operasi disingkat Ka Ops, dimana operasinya diberi sandi " Praja Lodaya 2008 " jadi dalam Operasi jabatan saya adalah Ka Ops Praja Lodaya 2008. Sedangkan dalam kaitan dengan dana hibah peran saya adalah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PPA).

 

Wawancara dengan Susno duadji (1): Masak saya mau menepuk air di dulang

Wawancara - Wawancara

Sudah lama, hampir tujuh bulan kita tidak mendengar lagi statement keras dari Susno duadji tentang berbagai hal. Sejak ditangkap dan ditahan oleh Tim Penyidik polri dibawah Pimpinan Irjen Pol Mateus Salempang tanggal 11 Mei 2010 sulit sekali untuk menemui apalagi mewawancarainya seakan Susno diisolasi dari komunitas sosial.

Berikut ini akan disajikan wawancara Redaksi Situs Susnoduadji.com dengan Susno duadji yang dilakukan pada hari Jum'at (26/11) di ruang tunggu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disela-sela menunggu giliran untuk menjadi saksi dalam perkara terdakwa Haposan Hutagalung.

Redaksi susnoduadji.com kami singkat R, dan Susno duadji kami singkat S.

   

Mas Achmad Santosa: Ah, Nggak Mungkin Dong Kami Mengarahkan Gayus

Wawancara - Wawancara

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) tidak pernah meminta Gayus Tambunan untuk membongkar kasus dugaan suap pajak grup Bakrie.

“Nggak mungkin dong kami mengarah-ngarahkan seperti itu. Gini ya,  nama grup Bakrie yang pertama kali mengungkapkan adalah Gayus pada saat kami di Singapura. Begitu juga dari mana saja dia mendapatkan uang,’’ ujar anggota Satgas PMH, Mas Ach­mad Santosa, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

 

Di mana keteribatan Susno?

Wawancara - Wawancara

Saudara menerima uang pengamanan Pilkada Jabar tahun 2008 dalam keadaan utuh atau tidak ?
Tidak pak, tidak sesuai antara nilai nominal yang tercantum pada kwitansi dengan jumlah uang yang diterima.

Lebih besar atau lebih kecil ?
Uang yang diterima lebih kecil dari nilai yang tercantum pada kwitansi pak.
Ya ! itu namanya dipotong, lanjut Henry Yosodidningrat, SH, ketua Tim Penasehat hukum Komjen Susno duadji, yang mengajukan pertanyaan kepada para Bendahara Satuan Polres ; Garut, Tasik, Ciamis, Banjar, Cimahi, Bandung, Polwil Bogor, dan Polwil Periangan saat sidang perkara korupsi dana pengamanan Pilkada Jabar tahun 2008 dengan memposisikan Susno duadji sebagai terdakwa di sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan, Selasa ( 23/11).

   

Mahfud MD: Kami Sudah Menunggu 2 Minggu Tapi Tim Investigasi Nggak Nongol

Wawancara - Wawancara

Tim Investigasi Dugaan Makelar Kasus di Mahkamah Konstitusi (MK) belum punya nyali memeriksa sembilan hakim konstitusi. Padahal, waktu kerja mereka tinggal dua minggu lagi.

“Kami sudah nggak keluar kota, ini demi menanti Tim Investigasi, tapi hingga hari ini (Jumat, 19/11) belum ada yang memeriksa hakim konstitusi,’’ ujar Ketua MK, Mahfud MD, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Jumat lalu.

 

Hamdan Zoelva, Kami Semua Siap Diperiksa, Silakan Saja Tim Bekerja

Wawancara - Wawancara

Semua hakim konstitusi sudah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa Tim Investigasi Dugaan Makelar Kasus di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Nggak ada yang memper soalkannya. Silakan saja bekerja, kami tidak akan membatasi ruang geraknya,’’ ujar Hakim Konsti tusi, Hamdan Zoelva, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.


Tim Investigasi yang diketuai Refly Harun ini dibentuk 8 November lalu, diberi waktu se bulan untuk membuktikan apa kah ada suap atau pemerasan yang dilakukan hakim konstitusi.

   

Refly Harun: Kalau Saya Beberkan Siapa Orangnya Sama Saja Saya Bunuh Diri Dong...

Wawancara - Wawancara

Ketua Tim Investigasi Dugaan Makelar Kasus di Mahkamah Konstitusi (MK), Refly Harun, hanya diberikan waktu sebulan untuk membuktikan apakah ada suap atau pemerasan yang dilakukan hakim konstitusi.

“Intinya kita bekerja saja se cara maksimal. Kalau lewat waktu nya, tentu ada toleransinya. Paling lewatnya cuma sampai 10 Desember 2010. Masa lewat dua hari saja dipersoalkan,” ujar Refly Harun kepada Rakyat Mer deka, di Jakarta, kemarin.

 

Eggi Sudjana: MK Diyakini Bakal Kabulkan Gugatan Kami Terhadap MA

Wawancara - Wawancara

Mahkamah Konstitusi diyakini bakal memenangkan gugatan Kongres Advokat Indonesia terhadap Makhamah Agung yang telah mengeluarkan surat edaran bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) satu-satunya wadah tunggal advokat.

“Dalam surat edaran MA disebutkan bahwa advokat yang lulus ujian bisa dilantik jika ada rekomendasi Peradi. Ini berarti Pe­radi merupakan wadah tung­gal advokat. Ini tidak benar,” ujar Plt Presiden Kong­res Ad­vokat Indo­nesia (KAI) Eggi Su­djana kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.


Dikatakan, pihaknya menggu­gat ke MK karena seruan KAI tidak didengarkan Ketua MA Harifin A Tumpa untuk mencabut surat edaran tersebut.

   

Bambang Soesatyo: Kalau Ada Indikasi Kongkalikong DPR Bentuk Panja Krakatau Steel

Wawancara - Wawancara

DPR berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menelusuri adanya indikasi persekongkolan penjualan saham Krakatau Steel (KS) yang sangat murah.

“Kalau ada indikasi kongka likong dalam penetapan harga yang sangat rendah itu, maka DPR akan membentuk Panja,’’ ujar anggota Komisi III DPR, Bam bang Soesatyo, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.


Menurut politisi vokal dari Partai Gokar itu, pihaknya sudah banyak me ngumpulkan data, tinggal diper tajam akurasinya.

 

Endriartono Sutarto: Kalau Dilimpahkan Ke Pengadilan Lakukan Pemeriksaan Tambahan

Wawancara - Wawancara

Mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi bila kasus Bibit-Chandra diteruskan ke pengadilan.

“Kami tentu berharap agar Ke jagung mengeluarkan deponee ring. Tapi kalau dilimpahkan ke pengadilan, ya kami minta laku kan pemeriksaan tambahan untuk saksi-saksi,’’ ujar Penasihat Tim Pembela Bibit-Chandra itu ke pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.


Berikut kutipan selengkapnya:

   

Marzuki Alie: Begitu Calon Kapolri Diserahin Ke DPR Secepatnya Digarap Secara Maraton

Wawancara - Wawancara

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie memastikan penyerahan calon Kapolri dari Presiden ke DPR bukan hari Minggu ini. Sebab, dirinya tidak masuk kantor.

“Besok (hari ini) kan libur, saya nggak ngantor dong. Jadi, pe nyerahan calon Kapolri dari Presiden ke DPR bisa hari Senin, 4 Oktober 2010,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya Marzuki Alie mengungkapkan, Presiden sudah menetapkan calon Kapolri pi lihan nya. Rencananya 3 Oktober mendatang diserahkan ke DPR.

 

Said Aqil Siradj: Rakyat Butuh Tindakan Nyata Polisi Ungkap Motif Penganiayaan Pendeta

Wawancara - Wawancara

Polisi diminta tidak hanya pandai berkata-kata, tapi berbuatlah secara nyata, untuk mengungkap motif penganiayaan terhadap pendeta Luspida boru Simanjuntak dan panitua Hasian Lumbantoruan Sihombing.

Tindakan ini perlu cepat dila­ku­kan, sehingga tidak me­nim­bulkan persepsi macam-macam di kalangan masyarakat.


“Rakyat butuh tindakan nyata dari polisi untuk mengungkap mo­tif penganiayaan pendeta. La­ku­kanlah secara cepat tapi aku­rat,” ujar Ketua Umum Pengu­rus Besar Nahdlatul Ula­ma (PBNU), Said Aqil Siradj, kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

   

Buyung: Tulisan Kolonel Adjie Kritik Konstruktif Bagi SBY

Wawancara - Wawancara

JAKARTA - Adnan Buyung Nasution menyesalkan sikap TNI yang dinilai reaktif menyikapi tulisan Kolonel Adjie Suradji di opini Kompas (6/9). Menurutnya, baik TNI maupun presiden dapat menanggapi secara dewasa, terbuka dan menawarkan dialog yang kontruktif.

"Saya pikir tulisan itu bagus, kritik yang konstruktif supaya pemerintahan berjalan bersih," kata Buyung saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Selasa (7/9/2010).

 

Patrialis Akbar: Bambang Widjojanto & Busyro Muqoddas Belum Tentu Dipilih DPR Jadi Ketua KPK

Wawancara - Wawancara

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar mengatakan, Bambang Widjojanto atau Busyro Muqoddas belum tentu dipilih DPR menjadi Ketua KPK.

Pasalnya, penentuan calon Ke­tua KPK akan dikembalikan lagi pada DPR dengan mengikut­sertakan empat Wakil Ketua KPK, yakni Hayono Umar, M Jasin, Bibit Samad Rianto, dan Chandra Hamzah.
“DPR yang menentukan salah satu dari lima pimpinan KPK untuk dipilih menjadi Ketua KPK,” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Jumat (3/9).

   

Benny K Harman: Kami Tak Berwenang Membuka Rekaman Pembicaraan Ade Rahardja-Ary Muladi

Wawancara - Wawancara

Kapolri Bambang Hendarso Danuri ‘dikerjain’ DPR terkait barang bukti adanya rekaman percakapan antara Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Rahardja dan Ary Muladi.

Para wakil rakyat itu bakal bertanya, apakah ada rekaman itu atau tidak. Soalnya, sampai seka­rang polisi belum bisa memberi­kan rekamanan pembicaraan di pengadilan.Tapi ada yang menarik, perte­muan yang dijadwalkan pekan itu, menurut Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, bukan agendanya membuka rekaman pembicaran Ade-Ary.

“Kami tak berwenang mem­buka rekamanan pembicaraan tersebut, itu adalah hak penga­dilan,’’ ujar politisi Partai Demo­krat itu kepada Rakyat Merdeka, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/8). Berikut kutipan selengkapnya:

 

 

Kami Tak Bisa Abaikan Kabar Penahanan Itu

Wawancara - Wawancara

Henry Yosodiningrat Henry Yosodiningrat Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji tidak memenuhi panggilan tim penyidik independen Mabes Polri. Menurut Tim Kuasa Hukum Susno, Henry Yosodiningrat, surat panggilan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Independen Penyidik Mabes Polri Irjen Pol Mathias Salempang sangat tidak lazim.

Tim Susno mencurigai ini sebagai jebakan. Apa dimaksudnya? Lalu apa yang akan dilakukan Susno pasca-pemanggilan ini? Berikut petikan wawancara NonBlok.Com dengan kuasa hukum Susno Duadji, Henry Yosodiningrat:

Anda bilang surat panggilan terhadap Susno tidak lazim, bisa dijelaskan?

Surat panggilan dari Bareskrim Mabes Polri itu memang resmi tertanggal 30 April 2010 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Independen Penyidik Irjen Pol Mathias Salempang. Pada pokoknya memanggil Komjen Pol Susno Duadji menghadap penyidik tim khusus Kombes Pol Ciptono dan tim tindak pidana korupsi berkaitan dengan kasus Arwana. Tetapi dalam surat itu tidak dijelaskan, Susno diminta kesaksiannya atas nama tersangkanya siapa. Inilah yang tidak lazim.
   

Halaman 3 dari 4

JAJAK PENDAPAT

Kasus Yang Menimpa Susno Duadji Penuh Rekayasa, Bagaimana Pendapat Anda?

SD TWITTER

Follow us on Twitter

SINDIKASI RSS

KOMENTAR BARU

PENGUNJUNG

Kami ada 42 tamu online
Mobile