Wawancara

User Rating: / 2
PoorBest 

Jakarta - Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie tentang menghilangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memaafkan koruptor dinilai membodohi rakyat. Pernyataan Marzuki itu dinilai bentuk pimpinan yang tidak bertanggung jawab dan melanggar etika politik.

"Nggak ada seenaknya orang bicara dalam demokrasi. Dalam demokrasi ada tanggung jawab, apalagi pemimpin atau ketua DPR. Bukan membodohi rakyat. Harusnya dia memberikan pendidikan rakyat Indonesia bukan malah dia melanggar etika politik, etika kekuasaan itu," cetus pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit.

Berikut wawancara detikcom dengan Arbi Sanit, Senin (1/8/2011):

Bagaimana pernyataan Marzuki Alie yang kontroversial itu, mengenai wacana menghilangkan lembaga KPK jika dipimpin orang tidak kredibel dan tak berhasil mengembalikan aset koruptor?

Saya kira itu pandangan dari penguasa Indonesia atau pemimpin formal yang tidak menunjukkan tanggung jawab. Tanggung jawabnya kan mempertahankan atau memperkuat KPK, atau menghabiskannya, memberantas korupsi bukan memaafkannya. Nah sekarang ini terbalik, di mana pikirannya?

Bagaimana dengan wacana Marzuki yang memaafkan koruptor asal aset yang dikorupsinya kembali?

Ya nggak bisa simpel masalahnya, aset kembali lalu dimaafkan. Orang-orang bersalah tetap dihukum bukan mereka dimaafkan. Ini negara Indonesia, kenapa bisa ditukar milik negara dengan bukan apa-apa? Itu kan sama dengan memberikan cek kosong. Apa yang dia punya kok bisa ditukar dengan hasil korupsi? Memangnya bisa dipercaya bahwa hasil korupsinya segitu? Ini kan nggak segampang pikiran si Alie.

No compromity. Siapa yang akan menegakkan hukum? Penegak hukum kan negara, bukan si penjahat ini. Yang jelas dia (Marzuki Alie) nggak punya landasan filosofi, landasan teoritis, landasan historis, landasan komparatif, pikiran dari mana itu?

Apakah relevan ketika komisioner di KPK tersandung masalah etik seperti menemui pihak berperkara kemudian lantas disalahkan semuanya?

Kalau itu boleh-boleh saja, sekarang kan sedang dicari yang baru. Ketemu-ketemu Nazaruddin nggak boleh memang, banyak yang sudah mengaku ketemu tak punya hak (memimpin kembali). Bukan lantas ada beberapa orang tidak pantas lalu oleh karena itu dibubarin saja.

Kalaupun negara ini diisi orang bodoh-bodoh, ada sedikitlah yang pintar, pilihlah yang sedikit itu atau yang terpintar dari yang terbodoh. Setiap saat, setiap waktu yang terbaik yang diambil, apakah tidak sepintar orang asing di negara maju, ya nggak jadi persoalan, bukan karena nggak ada yang kredibel lalu matikan saja semuanya. Logikanya dari mana?

Memangnya SBY lebih pintar dari Soekarno? Karena waktu kampanye paling dikenal saja dia, memperlihatkan kepada orang bahwa dia pintar, padahal ngurusi partainya saja nggak beres.

Apakah ada indikasi bahwa pernyataan Marzuki itu pengalihan isu dari kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan Nazaruddin?

Bukan pengalihan lagi, orang sudah mau dibubarin. Ya pura-pura berbeda, orang bodoh siapa yang mau dengerin.

Apakah ini menandakan koruptor fight back? Atau Marzuki melindungi rekan-rekannya di PD dan di parlemen yang diduga terlibat korupsi?

Setiap kawan-kawannya disingkirkan, supaya partainya bersih mereka dimaaafkan. Itu kan logika sungsang.

Tadi siang ada beberapa perwakilan warga yang melaporkan Marzuki ke Badan Kehormatan DPR, apakah pantas Marzuki dilaporkan ke BK?

Pantaslah karena dia tidak mewakili aspirasi dan sosiologisnya rakyat, mau koruptor dibebaskan, KPK dibubarin, bagaimana mau benar?

BK harus memeriksa dia, karena dia tidak melakukan fungsi mewakili rakyat Indonesia, fungsi perwakilannya nggak jalan. Ada yang mengatakan ini negara demokrasi, haknya dia berbicara itu. Nggak ada seenaknya orang bicara dalam demokrasi.

Nggak ada seenaknya orang bicara dalam demokrasi. Dalam demokrasi ada tanggung jawab, apalagi pemimpin atau ketua DPR. Bukan membodohi rakyat. Harusnya dia memberikan pendidikan rakyat Indonesia bukan malah dia melanggar etika politik, etika kekuasaan itu.

Apa yang lantas dilakukan BK?

BK wajib memeriksa dia. BK mestinya menyimpulkan dia harus dipecat karena nggak ada manfaatnya orang itu ada di situ. Capek semua orang mendengarkan dia berbicara.

Sumber:detiknews.com