Wawancara

Wawancara

User Rating: / 3
PoorBest 

Jakarta - Tersangka kasus suap wisma atlet di Kemenpora, M Nazaruddin tertangkap di Kolombia. Ada dua kemungkinan bila Nazaruddin di bawa ke Indonesia, mau membuka semua informasi keterlibatan politisi yang dituduhkan, atau malah diam.

"Mau buka semua infiormasi soal keterlibatan politisi, mau di-BAP mau melawan di persidangan atau akan diam setelah dibawa pulang ke sini. Kita pernah lihat Gayus yang pernah ngomong beberapa hal setelah itu berubah lagi, yang benar yang mana, melawan siapa," ujar peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim.

Berikut wawancara detikcom dengan Hifdzil Alim, Senin (8/8/2011).

Wawancara

User Rating: / 2
PoorBest 

Jakarta - Serangkaian kerusuhan di Papua akhir-akhir ini menunjukkan bahwa masalah di Papua makin rumit. Pendekatan kemakmuran dengan memberikan dana otonomi khusus (otsus) saja tak cukup. Papua membutuhkan dialog dengan Pemerintah Pusat.

"Masalah Papua bukan menggelontorkan dana besar di sana, tapi bagaimana menciptakan situasi yang adil di sana dengan melibatkan tokoh-tokoh untuk berdialog," ujar anggota subkomisi mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M Ridha Saleh yang menangani masalah Papua.

Ridha mempertanyakan hasil dari dana otsus Papua yang digelontorkan pemerintah pusat dan menegaskan bahwa pemerintah harus segera menggelar dialog, termasuk dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Berikut wawancara detikcom dengan Ridha Saleh, Kamis (4/8/2011):

Wawancara

User Rating: / 2
PoorBest 

Jakarta - Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), partai baru yang mendaftar di Kemenkum HAM, mengusung Sri Mulyani sebagai calon presiden sebagai jualan utamanya. Partai SRI dinilai hanya emosional mendukung Sri Mulyani tanpa melihat realitas politik.

"Saya pikir para pendukung Sri Mulyani itu hanyalah didasarkan atas emosi saja. Tidak berdasar realitas politik karena Ani tokoh kontroversial karena adanya kasus Century itu. Nah, lalu dia ditarik ke pusat Bank Dunia di Washington, dianggap tokoh," ujar guru besar ilmu politik FISIP UI Prof Maswadi Rauf.

Para pendukung Sri Mulyani itu nekat karena meyakini Sri Mulyani benar dalam kasus itu.

Berikut wawancara detikcom dengan Maswadi Rauf, Rabu (3/8/2011):

Wawancara

User Rating: / 2
PoorBest 

Sang Ketua DPR mengaku tak cocok jadi politisi.

Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie kembali memicu kontroversi dengan mengangkat wacana pembubaran KPK.

Menurutnya, KPK tidak banyak membawa perubahan. Lebih banyak melakukan manuver politik ketimbang pemberantasan korupsi, dan beberapa petingginya diduga melanggar kode etik dengan menemui Nazaruddin untuk membicarakan suatu kasus.

Lantas, apa maksud dia saat melontarkan pernyataan itu. Simak wawancara dengan Marzuki Alie soal maksud di balik berbagai pernyataan kontroversialnya.

Pekan lalu Anda melontarkan wacana soal kemungkinan pembubaran KPK. Apakah Anda memang bermaksud membubarkan KPK?
Siapa yang suruh bubarkan KPK? Saya tidak suruh seperti itu. Saya katakan, kalau Panitia Seleksi Pimpinan KPK tidak menemukan calon pimpinan KPK yang kredibel, maka tidak usah dipaksakan, karena jika dipaksakan, maka hasilnya tidak akan baik. Kalau pimpinan KPK, tidak kredibel, bagaimana KPK melakukan percepatan pemberantasan korupsi? Jadi jelas, dalam konteks pernyataan saya, ada kata ‘kalau' di situ. Bukan berarti saya ingin membubarkan KPK.

Wawancara

User Rating: / 2
PoorBest 

Jakarta - Pemerintah saat ini sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai pegawai honorer yang akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Para pegawai honorer yang akan diangkat tidak asal angkat, melainkan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

“Jumlah kita belum berani putuskan karena masih diverifikasi. Karena menyangkut formasi. Tidak asal angkat, tidak tahu harus ditaruh di mana. Baik pusat maupun daerah, kita harus sesuaikan juga bagaimana kesiapan daerah,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN(PAN) EE Mangindaan.

Berikut wawancara dengan EE Mangindaan usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, yang salah satunya membahas mengenai pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS, Selasa (2/8/2011):

Wawancara

User Rating: / 2
PoorBest 

Jakarta - Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie tentang menghilangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memaafkan koruptor dinilai membodohi rakyat. Pernyataan Marzuki itu dinilai bentuk pimpinan yang tidak bertanggung jawab dan melanggar etika politik.

"Nggak ada seenaknya orang bicara dalam demokrasi. Dalam demokrasi ada tanggung jawab, apalagi pemimpin atau ketua DPR. Bukan membodohi rakyat. Harusnya dia memberikan pendidikan rakyat Indonesia bukan malah dia melanggar etika politik, etika kekuasaan itu," cetus pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit.

Berikut wawancara detikcom dengan Arbi Sanit, Senin (1/8/2011):