Kumpulan ilmu, jabatan, penugasan dan gejolak hidup yang tidak mudah kemudian mengantar  Susno menjadi Kapolda Jawa Barat. Terhitung Sejak 23 Januari 2008, Susno resmi menggantikan  Irjen Pol Soenarko Danu Ardanto, dengan bersandar  kepada Keputusan Kapolri Jenderal Sutanto dengan No. Pol: Kep/11/I/2008.

Memang, Cuma lima hari setelah menjabat, Susno langsung menggembrak. Dia kumpulkan seluruh perwira  Satuan Lalulintas, mulai dari tingkat Polres hingga tingkat Polda. Meski bicara dengan gaya santai dan mengambil waktu 10 menit, namun kalimat-kalimat Susno menyentak seluruh jajaran.

“Jangan pernah setori saya!” hentak Susno.

Menurut Susno, perilaku memeras atau menerima setoran itu adalah perilaku zaman zahiliah. Tidak perlu lagi ada anggta yang menyetor ke Kasatlantas atau ke Kasatserse, Kapolres menyetor  ke Kapolwil yang nanti akan menyetor untuk melayani Kapolda.

“Jangan pernah setori saya! Lingkaran setan itu saya putus agar tidak ada lagi sistem setoran!” tegasnya.

Ruangan mendadak dingin dan sepi. Ucapan Kapolda yang baru bertugas lima hari  ini kelihatannya bukan sekedar gertak. Dengan gaya khas yang suka lirak-lirik, Susno menebar sorot mata menghujam.

“Tidak perlu ada setoran-setoran! Tidak perlu ingin kaya! Dari gaji sudah cukup! Kalau ingin kaya, jangan jadi polisi, tetapi pengusaha. Ingat! Kita ini  pelayan masyarakat bukan sebaliknya, malah ingin dilayani! Kalau minggu depan masih ada yang nakal, saatnya saya main copot-copotan jabatan!”

Perintah itu tak hanya menggema di ruang rapat Mapolda Jabar, tetapi juga bergaung ke seluruh penjuru, khusunya provinsi Jawa Barat. Isinya jelas, yaitu tidak ada lagi pungli (pungutan liar) di Satlantas, baik di lapangan dengan tilang (bukti pelanggaran), maupun di kantor dalam  pelayanan SIM, STNK, BPKB  dan lain-lain.

Susno jelas tidak sedang bercanda. Dan tidak akan pernah bercanda jika yang menyangkut masalah kedinasan. Pengalaman kerja di PPATK sebagai lembaga yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Susno menjadi sangat firm dan teguh. Itukah yang membuat dia terus menabuh genderang perang terhadap pungli?

“Tidak Cuma pungli!” kata Susno. “Kalau pungli, terkesan ketercelaan perbuatan itu kecil. Yang kita perangi itu korupsi. Pungli adalah korupsi. Korupsi itu salah! Apalagi jika aparat hukum yang korup. Bagaimana kita sebagai aparat hukum bisa membrantas kourpsi kalau kita sendiri korupsi?”

Di tahap awal instruksinya, Susno berniat lebih dulu membersihkan dalam tubuh Polri. “Bagaimana saya mau menangkap bupati, direktur dan lain-lain kalau  di dalam belum bersih dari korupsi? Kalau aparat korupsi, tamatlah republiki ini, “ katanya lagi. Polisi harus membuka diri  untuk diperiksa, karena menurutnya, upaya pemberantaasan korupsi bukan harus dimulai dari tingkat bawah, melainkan dari pimpinan tertinggi.

“Periksa saya dan keluarga saya. Sesudah itu baru periksa pejabat-pejabat di Polda. Baru kemudian turun ke Kapolwil, Kapolres dan seterusnya,” tambahnya. “Ingat, memberantas korupsi bukan dimulai dari polisi yang bertugas di jalan raya, tetapi mulai dari pemimpin tertingginya.

Susno menjelaskan, Polri tidak perlu takut  jatuh merek jika menangkap Kolonel Polisi atau polisi berbintang berapa saja.  Tak perlu ada rasa takut, karena rakyat pasti akan  senang jika Polisi bebas dari korupsi. Polisi itu milik rakyat. “Apa yang  ditakutkan? Saya justru merasa lebih tidak terhormat jika  berada di dalam kesatuan yang penuh korupsi,” tegasnya.

Bagi Susno, mengusut  kasus  korupsi sebenarnya jauh lebih mudah ketimbang mengusut kasus pencurian jemuran. Mengungkap pencurian jemuran memerlukan polisi yang pintar karena banyak kemungkinan  pelakunya, sepeti orang iseng, orang yang sedang lewat dan orang-orang lain. Mengusut kasus korupsi tidak butuh polisi yang terlalu pintar, karena Cuma tinggal mengikuti aliran dantanya saja. Just follow the money, pasti ketemu.

“Jadi, kata siap sulit? Sulit dari mananya?” tutur Susno. “Tidak ada yang sulit dalam memberantas korupski. Kuncinya Cuma satu, kamauan yang kuat.”

Disisi lain, Susno memang mengakui pemberantasan korupsi agak lambat karena biasanya berhadapan dengan orang-orang yang memegang jabatan. Orang-orang berjabatan itu gampang tergoda melakukan korupsi. Tinggal batuk, uang datang. “Jadi masalahnya ada pada diri sendiri. Tepuklah dada, tanyalah selera, apakah mau terjerumus di dalam kenikmatan korupsi yang sesaat, atau mau bekerja dengan bersih?”

Susno juga mengajak jajaran Polri untuk belajar sepanjang masa. Dan Susno sudah melakukannya dengan menulis buku berjudul “Selayang Pandang: Praktik Pencucian Uang dan Kejahatan Asal” terbitan Juli 2008, yang merupakan refleksi pemikirannya sewaktu menjabat sebagai Wakil Kepala PPATK. Dia berharap  polisi punya waktu luang untuk membaca. Polisi harus membangun jiwa dan memperdalam ilmu, jangan Cuma bangga karena mampu membangun kantor yang megah.

“Jangan lagi ada Kapolsek, Kapolres dan Kapolwil yang bangga kaena mampu membangun kantor dengan megah. Dari mana duitnya, kalau bukan dari setoran orang-orang yang takut ditangkap seperti pengusaha judi dan pelaku penyelundupan?” sinyalir Susno.

Untuk semua itu, Susno berkeyakinan tidak akan ada pro-kontra di kalangan Polri. Peraturan sudah jelas, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Korupsi jelas-jelas dilarang dengan ancaman pemecatan. Tidak perlu diperdebatkan. Titik. Setiap pemimpin harus mengorbankan  kenikmatan dan kepuasan. Polisi harus punya malu.

“Malu dong, polisi pakai bintang, jalan petantang-petenteng, tetapi jajarannya korupsi dan memberi pelayanan yang tidak sesuai standar. Malu dong, polisi pakai bintang lewat bermobil seenaknya  pakai nguing-nguing (sirene), sementara rakyat mengalami macet. Itu juga korupsi.”

Bagi Susno, polisi yang korup sama dengan pelacur. Jadi kalau dia korup, dia sama saja dengan pelacur.

Sumber: Buku “Bukan Testimoni Susno”

Topik menarik lainnya secara lengkap bisa di baca di Buku Bukan Testmoni Susno  karangan IzHarry Agusjaya Moenzir