JAKARTA - Pengamat Politik CSIS, J Kristiadi, melihat, selama enam tahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dirinya tidak melihat adanya politik hukum yang jelas. Hal itu, menurutnya, yang menjadi penyebab carut marut penegakan hukum di Indonesia.

"Pemerintah yang besar ini tidak punya politik hukum yang jelas, arah penegakan hukum 5-10 tahun ke depan tidak ada. Wajah hukum sangat gelap, karena hukum sangat overlaping horisontal-vertikal, dan menjadi hutan rimba," tuturnya dalam acara Diskusi Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional, yang digelar di Restorant Bumbu Desa, Minggu (24/10/2010) siang.

Ia menduga, wajah hukum yang gelap itu memang dibiarkan terjadi, sebagai bahan transaksional.

"Seperti didesain untuk transaksi-transaksi, sehingga tidak ada rangkaian yang komprehensif," ucapnya.

Sementara dalam aspek politik enam tahun Pemerintahan SBY, ia menyoroti sudah menjamurnya politik uang dalam perebutan kekuasaan di negeri ini.

"Pemerintah seakan-akan membiarkannya. Secara sistemik bisa hancur negara ini, uang melekat dalam setiap pertarungan kekuasaan," ucapnya.

Sumber: Tribunnews