Dibaca: 333 kali Kamis, 05 Januari 2012 09:10
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta membuat prioritas dan menempuh langkah yang radikal untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Dengan demikian, pemerintah tidak bisa menjalankan pemerintahan secara normatif saja. Tahun 2012 mesti ada revolusi kebijakan.
"Ini kesempatan terakhir atau sama sekali tidak akan dikenang dalam sejarah karena tidak pernah berbuat sesuatu yang penting untuk perubahan Indonesia," kata Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens melalui keterangannya, Rabu (4/1/2012).
Boni mengatakan, kebijakan yang dapat ditempuh SBY, misalnya, Tahun 2012 mesti menyelesaikan megakorupsi atau mengusut tuntas mafia korporasi sehingga, Kasus Mesuji, Lipindo, dan Freeport bisa diselesaikan dan memuaskan secara proporsional rasa keadilan publik. "Tetapkan tahun 2012 sebagai tahun antikorupsi dan antimafia korporasi," tegasnya.
Dia tak memungkiri bahwa langkah radikal semacam itu akan membuat pemerintahan SBY makin digoyang. Namun demikian, dukungan dari masyarakat akan bertahan dan meningkat. Menurut Boni, dalam demokrasi langsung, yang paling penting adalah dukungan rakyat, bukan kompromi tingkat elite. Maka, tidak ada alasan bagi SBY untuk ragu lagi.
Dia menuturkan, Pemerintahan SBY sudah berjalan 7 tahun. Bahkan, slogan antikorupsi adalah agenda yang dijual di awal pemerintahan. Belum lagi ditambah sedikit kerja baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membantu mempertahankan citra pemerintahan ini dengan ditangkapnya sejumlah mantan menteri, gubernur, bupati/walikota atau wakil rakyat. "Fakta ini seringkali dilebih-lebihkan oleh para pembela presiden," ujarnya.
Padahal, Political and Economy Risk Consultancy(PERC) yang berbasis di Singapura masih menempatkan Indonesia pada 2011 sebagai negara terkorup diantara 16 negara yang dikajinya di Asia Pasifik. Pada 2008, Indonesia masih urutan ketiga (indeks 7,9) setelah Filipina (indeks 9,0) dan Thailand (indeks 8.0). Tapi sejak 2009, Indonesia memecah rekor sebagai negara terkorup. Hasil yang sama diungkap Transparency International pada 2011.
Mirisnya, lanjut Boni, Indonesia termasuk dalam 8 negara yang berada pada peringkat ke-100 dalam urusan korupsi di dunia, bersama dengan Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, dan Malawi.
Selain kasus Gayus Tambunan, skandal Century, atau BLBI, masalah lainnya yang dinilai berkorelasi dengan sistem korupsi yakni, lumpur lapindo. Pria yang sedang menempuh pendidikan Humboldt Universitat, Jerman, itu menuding kejahatan yang melibatkan PT Lapindo Berantas milik Aburizal Bakrie tersebut merupakan kejahatan korporasi yang dianggap selesai begitu saja.
"Kasus Mesuji bisa jadi akan begitu saja dilupakan. Padahal ini bukti kejahatan korporasi yang terjadi di hampir semua lokasi pabrik besar di seluruh tanah air," tukasnya.
Dia menduga perusahaan-perusahaan lain yang skalanya lebih kecil juga banyak melakukan kejahatan terhadap warga sipil. Kasus Mesuji adalah puncak gunung api yang meletus di lautan.
Pun demikian dengan kekerasan di areal pertambangan di Bima atau intimidasi serta kekerasan di pertambangan emas di beberapa daerah di Flores.
"Pengusaha, pejabat birokrasi, elite politik dan penegak hukum memang seringkali membangun konspirasi dan membentuk sistem bossisme dalam konteks negara lemah. Itu yang terjadi di Indonesia sampai sekarang," tandas Boni.
Sumber : okezone.com
| < sebelumnya | selanjutnya > |
|---|
Hanya orang-orang yang berjiwa jeleklah yang sering mengeluarkan kata-kata jelek"
malu mendengar kesaksian orang yang katanya pinter,cantik dan terlebih wakil rakyat...kacau ka..."
Komentar