Berita - Berita

PARTAI Keadilan Sejahtera merupakan anggota koalisi yang paling sering bersikap kontroversial. Menjelang reshuffle kabinet, PKS mengatakan kalau Presiden Yudhoyono mencopot satu menteri dari PKS, partai itu akan menarik semua menterinya dari kabinet.

Menurut Guru Besar Ilmu Politik UI Iberamsjah, sikap PKS tersebut mencerminkan ketidakdewasaan berpolitik sekaligus memperlihatkan bahwa mereka juga tidak memahami konstitusi. ''Presiden mempunyai hak prerogatif menentukan menteri, bukan partai politik koalisi,'' kata Iberamsjah.

Ada empat kader PKS di kabinet, yaitu Mentan Suswono, Mensos Salim Segaf Al Jufrie, Menristek Suharna Surapranata, dan Menkominfo Tifatul Sembiring.

Iberamsjah mengatakan sikap PKS yang akan menarik semua menterinya jika satu menteri dicopot memperlihatkan bahwa mereka haus kekuasaan.

"Tetapi SBY juga aneh karena tidak berani reshuffle menteri PKS. Dari catatan, menteri PKS anjlok semua,'' tegasnya.

Pakar komunikasi Tjipta Lesmana menilai PKS mempraktikkan pola komunikasi menekan atau menakut-nakuti. Komunikasi politik seperti itu tidak sehat dan tidak mencerminkan pengakuan terhadap hak prerogatif presiden untuk menentukan menteri. Sikap itu merusak sistem ketatanegaraan.

Akan tetapi, PKS berkukuh bahwa mereka hanya memegang kontrak politik khusus antara PKS dan SBY. Menurut Sekretaris PKS Abdul Hakim, dalam kontrak politik itu disebutkan nama menteri dan portofolio. Dengan demikian, menurut dia, jika SBY mencoret satu atau semua menteri, itu menjadi preseden buruk.

Rapimnas PKS yang berakhir kemarin memutuskan bahwa PKS akan menentukan sikap setelah Presiden melakukan reshuffle.

Sementara itu, di kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Bogor, kemarin, SBY melanjutkan audisi untuk posisi wakil menteri.

Yudhoyono menunjuk Mahendra Siregar sebagai wakil menteri keuangan. Sebelumnya sudah ada Wakil Menkeu Anny Ratnawati. Posisi Mahendra sebagai wakil menteri perdagangan diisi Bayu Krisnamurti yang sebelumnya menjabat wakil menteri pertanian. Adapun Mahmuddin Yasin menjabat wakil menteri BUMN.

Presiden juga menunjuk Eko Prasodjo sebagai wakil menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi serta Wiendu Nuryanti sebagai wakil menteri pendidikan dan kebudayaan bidang kebudayaan. Adapun Kepala BPS Rusman Heriawan ditugaskan sebagai wakil menteri pertanian.

Sumber:mediaindonesia.com