Berita - Berita

PEKANBARU-- Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menduga telah terjadi perubahan secara diam-diam atas Peraturan Presiden yang mengatur tentang ketentuan posisi wakil menteri.

"Diam-diam rupanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2009 pasal 70 ayat 13 yang mengatur ketentuan Wakil Menteri (Wamen) harus eselon IA diganti dengan Perpres Nomor 76 tertanggal 13 Oktober 2011," katanya, Selasa (18/10).

Bambang menunjuk, dalam Perpres yang baru itu, beberapa persyaratan soal Wamen tersebut (termasuk harus dari eselon IA) telah dihapus. "Namun sekarang (karena sudah terjadi), berapa pun banyaknya wakil menteri dan segemuk apa pun kabinet pasca reshufle, sudah tak jadi soal. Dan yang perlu dikhawatirkan kini, ialah, efektivitas pemerintahan dan kinerja kementerian," tandasnya.

Artinya, menurutnya, perlu ada kejelasan dan ketegasan fungsi serta peran para Wamen itu. "Kalau uraian tugas ('job description')-nya tidak jelas, dan tidak tegas betul, kehadiran Wamen berpotensi menimbulkan disharmoni di tubuh kementerian," ujarnya.

Sebab, lanjutnya, saat ini, ketika negara sedang mengantisipasi dampak krisis ekonomi global, disharmoni di kementerian tidak boleh dibiarkan. "Karena itu, penempatan Wamen harus ada urgensinya," tegasnya.

Selama ini, demikian Bambang Soesatyo, para birokrat di semua kementerian terbiasa dengan struktur organisasi yang menempatkan menteri sebagai orang nomor satu. Orang nomor dua, tambahnya, biasanya sekretaris jenderal (Sekjen), dan di bawahnya para direktur jenderal (Dirjen) plus Inspektorat Jenderal (Irjen).

"Menempatkan Wamen adalah sebuah perubahan. Di sinilah masalahnya, sebab mengubah kebiasaan atau tradisi itu tidak mudah. Apalagi kalau terjadi rivalitas menteri versus wakil menteri," paparnya.

Sumber:mediaindonesia.com