Berita - Berita

JAKARTA-- Hasil reshuffle kabinet yang sangat kompromistis menjadi cermin lemahnya karakter Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu dikemukakan aktivis HAM Usman Hamid, dalam diskusi bertajuk ‘Setelah Menteri Diganti’, yang digelar di Jakarta, Sabtu (22/10).

"SBY memilih menghindari goncangan, sehingga perubahan tidak bersifat mendasar. Sistem multi partai mengharuskan SBY menghitung kepentingan setiap partai yang mendukung," ujarnya.

Perombakan kabinet yang dilakukan, sambung dia, tidak memberikan kontribusi signifikan dalam penegakan hukum dan HAM. Ia khawatir, kebijakan Menteri Hukum dan HAM saat ini Amir Syamsuddin akan lebih diwarnai kebijakan yang menjaga kepentingan Partai Demokrat.

"Ada potensi ke depan Kemenkum HAM lebih menjaga kebijakan yang menguntungkan Demokrat. Atau setidaknya dalam banyak hal tidak mau mengambil kebijakan yang merugikan Demokrat," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) Ismed Hasan Putro mengatakan, bagi kalangan pelaku bisnis yang dibutuhkan adalah konsistensi pemerintah dalam menerapkan regulasi.

"Bagi kami yang paling mendesak yakni dilakukannya perbaikan kinerja tim ekonomi. Jika tim bekerja maksimal, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi jadi realistis tercapai. Pemerintah tidak usah membantu kami, cukup tidak mengerecoki saja. Kalau ada kegiatan bisnis di sektor negara janganlah pengusaha dipalak, diperas," jelasnya.

Sedangkan budayawan Romo Muji Sutrisno menilai, seharusnya perombakan kabinet diletakan untuk kesejahteraan dan perasaan aman bagi rakyat. "Soal realitas harus dilihat betul, kalau bisa kinerja dan logika itu harus dibereskan," katanya.

Sumber:mediaindonesia.com