Berita - Berita

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi terseret dalam pusaran politik 2014. Hal tersebut bukan mustahil terjadi jika pimpinan KPK ke depan tidak memiliki independensi dan keberanian dalam memberantas korupsi.

"Saya kira nanti itu tergantung dari pimpinan KPK sendiri independen dan berani atau tidak. Kalau tidak independen maka akan sangat mudah ditarik ke dalam lingkaran politik yang akan datang terutama dalam permainan isu-isu korupsi," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti kepada okezone, Jumat (5/7/2011).

Ray menambahkan, menjelang 2014 mendatang peluang adanya saling bidik dalam kasus hukum di kalangan para tokoh politik maupun caleg akan tetap ada.

"Mereka yang berkepentingan ini termasuk caleg saya kira juga akan saling bidik terutama dalam kasus-kasus korupsi. Tinggal bagaimana KPK ini independen atau tidak dalam penegakan hukum di Indonesia," jelasnya.

Sekadar diketahui, sejumlah nama diusung menjadi calon presiden pada Pilpres 2014 mendatang. Sebut saja Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang diusung oleh Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) masih terbelenggu skandal Bank Century.

Secara politis SMI sudah divonis bersalah oleh Pansus Angket Century sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penggelontoran dana talangan sebesar Rp6,7 triliun sehingga merugikan keuangan negara Rp5 triliun.

Sayangnya, dugaan perkara tindak korupsinya yang ditangani KPK tak jelas ujung pangkalnya. SMI yang tersandera kasus Century ini bisa menjadi sasaran tembak dari lawan politiknya untuk menjatuhkan salah satu Direktur Eksekutif Bank Dunia itu.

Capres lainnya yang juga memiliki cacatan merah kasus hukum adalah kandidat yang diusung Partai Golkar yakni Aburizal Bakrie (Ical). Ketua umum partai berlambang pohon beringin yang juga pemilik perusahaan grup Bakrie ini, tersangkut kasus lumpur Lapindo, yang telah menimbulkan bencana dengan kerugian sangat besar. Tak hanya itu, perusahaan-perusahaan milik orang keempat terkaya di Indonesia ini diduga mengemplang pajak yang nilainya mencapai triliunan.

Direktorat Jenderal Pajak sedang menelusuri dugaan pidana pajak tiga perusahaan tambang batubara di bawah payung bisnis Grup Bakrie senilai kurang lebih Rp2 triliun. Tiga perusahaan tambang itu antara lain PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources Tbk (BR), dan PT Aruitmin Indonesia. Ketiganya diduga melanggar Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau terindikasi tak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara benar.

Selain itu, muncul pula nama politisi muda yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa sebagai capres di Pilpres 2014. Langkah Menteri Koordinator Perekonomian KIB Jilid 2 ini saat menuju kursi RI 1 bisa terganjal dengan isu kecipratan korupsi hibah bantuan kereta api dari Jepang tahun 2006. Ketika itu, Hatta menjabat sebagai Menteri Perhubungan 2004-2009.

Sumber:okezone.com