Berita - Berita

JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mensinyalir 8 kementerian melakukan penyimpangan anggaran bantuan sosial tahun 2010 dengan total nilai Rp2,4 triliun. Anggaran bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial terhadap dirinya.

Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan, 8 kementerian yang diduga malakukan penyimpangan anggaran  antara lain Kementerian Pertanian yang diduga melakukan penyimpangan sebesar Rp14 miliar.  Kementerian ini tidak menyalurkan anggaran atau masih mengendap di pihak ketiga sebesar Rp10 miliar, dan penyaluran anggaran sebesar Rp3,5 miliar tidak sesuai peruntukannya.

Kedua, Kementerian pendidikan Nasional, diduga melakukan penyimpangan anggaran sebesar Rp1,4 triliun. Ketiga, kementerian kesehatan sebesar Rp141 miliar. Keempat, Kementerian Agama sebesar Rp41 miliar. Kelima, Kementerian Sosial sebesar Rp236 miliar, dan Keenam, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp.4.3 miliar terjadi.

“Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang mengurusi daerah tertinggal, dengan sengaja dan begitu teganya tidak melakukan penyaluran anggaran bansos yang benar kepada daerah tertinggal sebesar Rp93 miliar. Anggaran ini sengaja hanya disimpan atau mengendap pada pihak ketiga seperti bank atau kelompok masyarakat/koperasi oleh kementerian pembangunan daerah tertinggal,” kata Uchok, Selasa (21/6/2011).

Yang juga diduga melakukan penyimpangan anggaran adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebesar Rp407 miliar.

Atas dugaan ini, FITRA meminta KPK melakukan penyelidikan dan meminta DPR, khususnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) melakukan klarifikasi terhadap 8 kementerian tersebut.

Sumber: Tribunnews.com