Dibaca: 903 kali Ditulis oleh HM. Deri, SH, MH Minggu, 26 September 2010 11:08
Kapolri baru pengganti Jendeal Bambang Hendarso Danuri belum terpilih, teka teki belum terjawab, apakah Nanan atau Imam Sujarwo atau jenderal lain?. Yang jelas media hampir setiap hari mempublikasikan berita tentang persiapan pergantian Kapolri, siapakah pengganti BHD sebagai Kapolri yang baru?.
Memang sangat menarik membicarakan siapa yang akan memimpin Polri di masa yang akan datang. Pertama karena hampir semua anggota masyarakat pasti berhubungan dan memerlukan jasa Polri mulai dari berlalu lintas, mengurus perijinan, menegakkan hukum, pemeliharaan keamanan.
Kedua, kasadaran masyrakat sudah cukup baik sebagai buah dari reformasi sehingga masyarakat merasa dan sadar bahwa masyarakatlah pemilik Polri, sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana figure Polri ke depan.
Ketiga citra Polri saat ini boleh dikatakan selama dipimpin oleh Jenderal BHD adalah masa terburuk dan jatuh sampai ke titik nadir terrendah sebagai akibat lemahnya kepemimpinan BHD dan tidak beraninya BHD menindak anak buahnya yang sudah terbukti terlibat kasus mafia hukum yang diungkap oleh Komjen Susno duadji (SD), dan anehnya justru SD yang mengungkap malah dimasukkan ke bui, sehingga masyarakatpun langsung memberikan stigma negatif pada polri sebagai tukang kriminalisasi, tukang rekayasa, tidak bersungguh - sungguh ingin mereformasi diri.
Pekerjaan rumah yang tidak tuntas semasa kepemimpinan BHD dan rakyat sampai bosan untuk bertanya dan berharap, antara lain; Kasus Bank Century tidak kunjung selesai bahkan ada pertanda sama sekali tidak dikerjakan, bahkan sewaktu paparan di DPR Kapolri BHD pun keliru opsi, bagaimana mau menuntaskan rekomendasi DPR pun dilupakan oleh Kapolri.
Kedua, kasus Mafia hukum penanganan kasus Gayus Tambunan sangat tercium nuansa rekaya, dimana perlindungan terhadap Pamen dan Pati Polri serta oknum jaksa yang terlibat sangat over proteksi, terbukti sampai saat ini belum ada satu jenderal dan satu jaksapun yang dijadikan tersangka apalagi digeret ke Pengadilan, justru SD sebagai orang yang berjasah mengungkap mafia hukum yang dikriminalisasi, nuansa balas dendam sangat tinggi.
Ketiga, kasus kebohongan natas rekaman percakapan Ade Rahardja dan Ari Muladi (kriminalisasi KPK) juga merupakan kebohongan Publik. Dua petinggi hukum dari suatu negara yang berazaskan hukum yaitu Kapolri dan Jaksa Agung juga belum tuntas, kasus Bom Molotov di Kantor TEMPO juga tak jelas ujung pangkalnya, walau jelas berkaitan erat dengan pemberitaan rekening gendut para jenderal Polisi yang dipublikasikan oleh majalah dan koran Tempo.
Keempat, kasus percobaan Pembunuhan terhadap Tama S Langkon seorang aktivis ICW yang aktif menyuarakan rekning gendut Pati Polri juga hilang bak ditelan bumi. Belum lagi kasus korupsi yang ditangani oleh Polri terkesan juga hilang tanpa jejak. Masih ditambah sederetan kasus lain yang menjadi perhatian publik yang harus dituntaskan oleh Polri dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku pemilik Polri.
Tanpa keseriusan Kapolri menangani kasus-kasus yang mendapatkan atensi publik tersebut, jangan harap citra Polri yang saat ini terpuruk dititik nadir terbawah akan terangkat kembali, oleh karenanya wajar harapan masyarakat sangat besar kepada figure Kapolri baru untuk dapat menuntaskan berbagai kasus dan mereformasi total institusi Polri.
| < sebelumnya | selanjutnya > |
|---|
Hanya orang-orang yang berjiwa jeleklah yang sering mengeluarkan kata-kata jelek"
malu mendengar kesaksian orang yang katanya pinter,cantik dan terlebih wakil rakyat...kacau ka..."
Komentar