Artikel - Artikel

MESKI anggota koalisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sering melakukan manuver menekan pemerintah. Menjelang perombakan kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PKS mengeluarkan ancaman jika satu menteri PKS dicopot, PKS akan menarik keempat menterinya dari kabinet.

Istilah tiji tibeh (mati siji mati kabeh-mati satu mati semua) populer di kalangan PKS. Namun, setelah Presiden mencopot menteri PKS Suharna Surapranata sebagai Menteri Riset dan Teknologi dalam reshuffle kabinet yang diumumkan Selasa (18/10), PKS pun seperti menelan ludah sendiri.

Pada Selasa malam itu juga di kediaman Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin di Lembang, Jabar, elite PKS memutuskan tetap berada dalam koalisi. PKS juga menghormati keputusan Presiden merombak kabinet.

"Arahan ustaz Hilmi agar menteri PKS bekerja optimal. Ini berarti tetap dalam koalisi," ujar anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring yang juga Menkominfo itu seusai pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara, kemarin.

Meski tetap dalam koalisi, langkah strategis berkoalisi ditentukan lebih lanjut dalam rapat Majelis Syuro pada November nanti.

Anggota Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, mensos, memastikan bahwa keputusan Presiden itu sudah dibicarakan dengan pimpinan PKS.

"Jadi yang kami inginkan bagaimana kepentingan bersama tiga menteri ini untuk all out," terangnya.

Satu menteri PKS lainnya, yakni Suswono, menjabat menteri pertanian.

Meski Majelis Syuro memutuskan PKS tetap dalam koalisi, kekecewaan masih saja muncul di kalangan kader PKS. Fahri Hamzah, misalnya, menyesalkan langkah Presiden mengurangi jatah kursi PKS di kabinet. "Harusnya SBY mematuhi etika," kata Fahri.

Etika yang dimaksud terkait isi kontrak politik PKS dan SBY yang menyebutkan PKS mendapat jatah empat menteri.

Ancaman PKS itu dinilai pengamat politik Arbi Sanit hanya gertak sambal karena PKS tidak akan mundur dari koalisi.

Hukuman

Berkurangnya satu menteri PKS dinilai Partai Demokrat sebagai hukuman karena PKS melanggar isi kontrak koalisi, yakni mendukung pemerintahan di kabinet maupun di parlemen. "Kalau mau koalisi, koalisilah yang baik," ujar kader Demokrat Ramadhan Pohan di Jakarta, kemarin.

Bagi Guru Besar FISIP UI Iberamsjah, PKS tidak akan merealisasikan gertakannya. Alasannya, dari hitung-hitungan logistik, sumber dana partai bisa hilang semua jika tidak ada lagi di kabinet.

"Jadi lebih baik lumbung berkurang satu, daripada semua hilang."

PKS sering menjilat ludah sendiri. Sikap seperti itu, kata pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menunjukkan PKS haus kekuasaan.
Sumber:mediaindonesia.com