Artikel - Artikel

Usai menerima silaturahmi Idul Fitri dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dan beberapa petinggi Golkar lainnya, Minggu, 12 September 2010, Jusuf Kalla membuat pernyataan yang cukup menyedot sorotan media. Di kediamannya, Jalan Brawijaya VI Kebayoran, Jakarta Selatan mantan wapres ini mempertanyakan tindakan KPK yang mendahulukan pengusutan kasus korupsi sarung mantan Mensos Bachtiar Chamsyah daripada kasus Bank Century.

Sikap Ical hampir senada. Dia mempersoalkan kinerja KPK yang mendahulukan penanganan kasus dugaan suap pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) pada 2004 lalu daripada kasus Bank Century.

Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu, KPK telah menetapkan 26 tersangka baru anggota DPR periode 2004-2009 terkait kasus suap ini. Dan sepuluh orang di antaranya berasal dari partai Golkar.

Keprihatinan yang diungkapkan pada hari Minggu di atas kembali ditegaskan Jusuf Kalla dalam acara “Apa Kabar Indonesia” malam di TVOne, Senin, 13 September 2010. Dengan mengatasnamakan prinsip “keadilan masyarakat”, Kalla berharap agar KPK bertindak sesuai dengan skala prioritas. Artinya, perkara-perkara besar harus ditangani terlebih dahulu oleh KPK. Bukan malahan memprioritaskan kasus-kasus yang dianggapnya kecil semacam masalah dugaan korupsi sarung yang melibatkan Bachtiar Chamsyah.

Ketika aspirasi Jusuf Kalla sejalan dengan Ical (baca: Golkar), kita pun patut bertanya, ada apa ini? Kok, para elite Golkar tiba-tiba bicara tentang kasus Century? Mengapa baru sekarang mengingatkan dan mempertanyakan kinerja KPK? Geliat dalam rangka apa ini? Secara substantif, kritik mereka sebetulnya penting agar KPK benar-benar bekerja maksimal dan tidak bertindak tebang pilih. Namun, kalau kita telisik dari perspektif dinamika politik, kita patut mencurigai langkah Golkar ini.
Saya menduga dan mencurigai dua hal. Pertama, ini memang bersangkut paut dengan penetapan sebagai tersangka 10 orang kader Golkar terkait dugaan korupsi dalam pemilihan Miranda Goeltom 2004 yang lampau itu. Kedua, sasaran tembaknya adalah kemungkinan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II. Betapa tidak, bulan Oktober semakin mendekat. Golkar sedang berjaga-jaga dan mau tidak mau harus melakukan manuver politik untuk menjaga kadernya yang duduk dalam kabinet. Kalau kita merujuk kepada dua dugaan ini, kita bisa menilai bahwa titik sasar Golkar adalah mengamankan kepentingannya sendiri.
Lantas, apakah Jusuf Kalla masih menjadi bagian dari intrik politik itu? Kemungkinan besar jawabannya positif alias “ya.” Mengapa? Alasan saya sebetulnya sederhana dan praktis. Pertama, Jusuf Kalla tidak pernah vokal atau terkesan diam soal kasus luapan Lumpur Lapindo yang menyengsarakan banyak rakyat Porong Sidoarjo. Kedua, JK juga bungkam soal dugaan pengemplangan pajak yang dilakukan tiga perusahaan tambang batu bara Grup Bakrie, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, dan PT Bumi Resources. Bukankah sikap seperti ini merupakan representasi sikap kritis yang tebang pilih? Ah, Pak JK, bagaimana ini?

Hanya saja, mudah-mudahan dugaan saya di atas salah. Sebab cukup banyak hal besar yang telah dilakukan JK untuk negara-bangsa ini. Kita berharap dia mampu menjadi guru bangsa yang bisa dijadikan panutan banyak orang. Syarat untuk itu jelas. Beliau harus bisa membebaskan dirinya dari permainan politik yang berlandaskan kepentingan elite tertentu. JK harus menjadi bagian dari pelaku civil society yang bebas dari bias kepentingan politik kekuasaan. Sikap kritis sebaiknya diarahkan kepada upaya untuk melanggengkan nilai-nilai beradab seperti keadilan, solidaritas, kejujuran, bebas KKN, dan seterusnya. Dengan kata lain, keterlibatan JK dalam masalah publik diharapkan berasal dari dan bermuara kepada kepentingan rakyat banyak.

Namun, hal itu tetaplah hanya sebuah harapan. Apakah JK mau mengabdikan dirinya sesuai dengan harapan kita tersebut? Entahlah, yang pasti, jawabannya hanya bisa diketahui dan dijawab sendiri oleh mantan wapres kita ini.

Sumber: Kompasiana