Artikel

Artikel - Artikel

Ada dua hari raya yang disyariatkan dalam Islam; Idul Fitri dan Idul Adha. Secara historis keduanya juga saling melengkapi. Keduanya sama-sama menanamkan rasa kesetikawanan sosial (social responsibility).

Idul Fitri dirayakan di bulan Syawal setelah melaksanakan shiyam (puasa) sebulan lamanya dan berzakat fitrah sebagai sarana untuk mentarbiyyah diri. Sementara Idul Adha sebagai simbolisasi penyembelihan ego dan kerakusan pribadi, selain sebagai saat turunnya ayat terakhir Alquran "alyauma akmaltu lakum dinakum.....(hari ini Aku sempurnakan bagimu agamamu), satu hari sebelum wukuf di arafah.

Artikel - Artikel

BOLEH saja Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR kecewa karena polisi tidak kunjung menetapkan tersangka utama kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi. Namun faktanya, polisi mengaku kesulitan menemukan barang bukti yang mampu menjerat pelaku utama.
Kabareskrim Mabes Polri Komjen Sutarman, kemarin, mengatakan dugaan keterlibatan mantan anggota KPU Andi Nurpati, yang menurut logika publik adalah otak di balik pembuatan surat palsu MK, tidak didukung bukti.

Polisi hanya mampu menjerat dua pegawai MK, yakni Masyhuri Hasan dan Zainal Arifin Hoesein, sebagai tersangka. Sebaliknya, Nurpati yang oleh Panja Mafia Pemilu dinilai berperan dalam terbitnya surat palsu MK malah masih bebas.
“Kita belum menemukan bukti siapa yang menyuruh karena kasusnya sudah satu tahun yang lalu,” ujar Sutarman di Mako Brimob Depok, Jawa Barat.

Artikel - Artikel

MESKI anggota koalisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sering melakukan manuver menekan pemerintah. Menjelang perombakan kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PKS mengeluarkan ancaman jika satu menteri PKS dicopot, PKS akan menarik keempat menterinya dari kabinet.

Istilah tiji tibeh (mati siji mati kabeh-mati satu mati semua) populer di kalangan PKS. Namun, setelah Presiden mencopot menteri PKS Suharna Surapranata sebagai Menteri Riset dan Teknologi dalam reshuffle kabinet yang diumumkan Selasa (18/10), PKS pun seperti menelan ludah sendiri.

Pada Selasa malam itu juga di kediaman Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin di Lembang, Jabar, elite PKS memutuskan tetap berada dalam koalisi. PKS juga menghormati keputusan Presiden merombak kabinet.

"Arahan ustaz Hilmi agar menteri PKS bekerja optimal. Ini berarti tetap dalam koalisi," ujar anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring yang juga Menkominfo itu seusai pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara, kemarin.

Artikel - Artikel

Usia Kabinet Indonesia Bersatu jilid II sudah lebih dari seratus hari. Dari Istana Presiden di Cipanas, sang nakhoda memaklumatkan keberhasilan pemerintahannya. Menurut dia, hingga seratus hari kerja -sejatinya seratus hari plus lima tahun- (program pemerintahan) telah mencapai target (sukses) 99 persen. Tentu klaim ini bisa diperdebatkan karena sejumlah pihak memiliki indikator berbeda untuk menilai. Nah, jika program seratus hari dinyatakan 99 persen sukses, mengapa pula ada usul agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merombak kabinet?

Inilah anomali dalam jagat politik Indonesia. Konklusi bisa ditarik tanpa menimbang premis minor dan mayornya: pemerintahan disusun oleh parpol yang menyetor kadernya untuk duduk di kabinet. Mereka disebut kawan kongsi Partai Demokrat yang bersama-sama menyokong pemerintahan SBY-Boediono. Setelah (pemerintahan) berjalan seratus hari dan diklaim sukses, kabinet malah hendak dirombak.

Artikel - Artikel

SURABAYA,  — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tidak kalah gertak dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Ancaman Banggar DPR untuk mogok membahas RAPBN karena diperiksa KPK justru menjadi petunjuk bahwa mafia anggaran sudah melembaga di Banggar.

Anggota Banggar bersikap mentang-mentang berkuasa dan tidak ingin tersentuh hukum. Ini merupakan contoh yang buruk bagi rakyat dalam konteks penegakan supremasi hukum," kata Abdul Aziz SR, pengajar pada program Pascasarjana Universitas Indonesia, di Surabaya, Jumat (30/9/2011).

Menurut Aziz, kalau memang bersih, seharusnya Banggar tidak perlu takut dan panik menghadapi KPK. Sebab, yang dilakukan KPK itu sesuai dengan koridor hukum dan demokrasi. Tidak ada motif untuk mengintervensi atau merendahkan DPR. "Nah, kalau mereka panik seperti kebakaran jenggot, kemudian menggertak KPK, mengancam mogok membahas RAPBN, semakin memperkuat dugaan bahwa mafia anggaran sudah melembaga di Banggar," katanya.

Artikel - Artikel

“Fenomena ‘kreatifitas’ satir dan kritik di ruang publik terjadi karena saat ini bangsa Indonesia sedang berada di era tiga C, yakni Consumerism, Celebritisasi, orang suka narsis, merasa paling benar sendiri, dan ingin menjadi tokoh, serta Cynisme: Orang melarikan diri dari kenyataan yang ada dengan bersinisme,” Effendi Gazali.

Survei memang diklaim sebagai cara tercepat di tengah semakin padatnya ruang napas di bumi ini. Semakin banyak manusia memang menyulitkan demokrasi untuk diterapkan seperti zaman Aristoteles dulu. Pada akhirnya, survei dipilih sebagai alternatif akademis untuk mengatasi banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk meminta pendapat publik luas.

Baru-baru ini, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) periode 5-10 September 2011 merilis hasil survei mereka yang menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet yang dipimpin SBY-Boediono selama dua tahun terakhir melorot drastis. Tingkat kepuasan hanya mencapai 37,7% atau melorot sekira 15% dalam dua tahun terakhir.

Artikel - Artikel

Jakarta - Pantas saja jika negeri ini tak pernah sepi dari kejahatan, mulai dari kejahatan kelas teri hingga kejahatan kelas kakap yang merusak bangsa. Karena memang pemerintah gemar melakonkan inkonsistensinya dalam supremasi hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi.

Menurut data Ditjen Pemasyarakatan, dari total 85.755 Napi yang terdapat di seluruh Indonesia, lebih dari setengahnya yaitu sebanyak 44.423 mendapat remisi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriyah. 1.229 diantaranya dinyatakan langsung bebas, sisanya 43.423 Napi, masih harus menjalani sisa masa tahanan.

Yang sangat mengecewakan dari pemberian remisi tersebut, karena koruptor yang merupakan pelaku oxtraordinary crime (kejahatan luar biasa) juga mendapat remisi. Diantaranya, sebanyak 235 napi koruptor mendapat potongan masa tahanan, dan bahkan 8 napi koruptor langsung bebas setelah menikmati "bonus lebaran" tersebut dari pemerintah, yaitu Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Artikel - Artikel

JAKARTA, KOMPAS.com — Tingkat intelektualitas dan moralitas pemimpin bangsa saat ini sangat jauh dibandingkan pemimpin-pemimpin pada zaman kemerdekaan.  Pemimpin pada zaman kemerdekaan umumnya adalah pemikir dan penulis sehingga wajar jika akhirnya Indonesia merdeka dan mampu meletakkan fondasi yang kuat bagi keberlangsungan bangsa. Adapun pemimpin saat ini umumnya adalah politikus yang oportunis dan mendewakan uang sehingga membuat kehidupan negara makin karut-marut.

Demikian salah satu kesimpulan dari pernyataan sejarawan Taufik Abdullah, tokoh Islam Syafii Maarif, Rektor Paramadina Anies Baswedan, dan mantan menteri Emil Salim saat peluncuran buku Hadji Agus Salim berjudul Pesan-pesan Islam, Sabtu (30/7/2011), di Jakarta.

Taufik mengemukakan, pada zaman kemerdekaan, pemimpin umumnya terdiri dari para pemikir dan penulis. Sebut saja Soekarno, M Hatta, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, dan Agus Salim. Pada zaman Orde Baru, bangsa Indonesia dipimpin kaum teknokrat, seperti Widjojo Nitisastro dan Emil Salim.

Artikel - Artikel

Jakarta - Beberapa kandidat presiden sudah ancang-ancang. Untuk sementara dua nama mencuat ke permukaan. Mereka adalah Aburizal Bakrie (Ical) dan Sri Mulyani. Jika Satrio Piningit tidak datang, diprediksi mantan Menkeu itu punya magnet tinggi menggaet simpati rakyat untuk menggantikan SBY. Kalkulasinya?

Pemilu masih tiga tahun lagi. Tapi gemuruh penggalangan dan 'pemancingan' respons massa sudah menggelinding. Setidaknya sudah ada enam nama terindikasi bakal ikut bertarung memperebutkan jabatan RI-1. Itu belum calon dari partai yang masih menimbang-nimbang jagonya.

Yang paling dini mencapreskan diri sebenarnya adalah Aburizal Bakrie. Tahun lalu niat Ketum Partai Golkar itu sudah digeber dimana-mana. Dampaknya, berbagai kepentingannya dikritisi. Akibat itu programnya layu sebelum berkembang. Niat itu dijadwal ulang, kembali diproklamasikan tahun depan melalui Partai Beringin.

Artikel - Artikel

Korupsi sesungguhnya adalah ‘tragedi kemanusiaan’ yang mahadahsyat. Tidak hanya bagi republik ini, tapi juga bagi seluruh umat manusia. Korupsi adalah dehumanisasi yang nyata-nyata telah merusak peradaban kita.

Korupsi yang secara etimologis berakar dari corruption (Inggris), korruptie (Belanda), atau corrumpere (Latin), mengandung arti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, penyuapan, penggelapan, telah sukses mencandui negeri ini.

Secara hiperbolik, meminjam istilah Jawa, korupsi telah menjadi ”sangganing langit pakuning bumi” (penyangga langit dan pasak bumi) yang menopang tegak eksistensi republik ini. Korupsi terjadi kapan saja, di mana saja, menjadi urat nadi negeri ini. Sedangkan kita seolah tak berdaya, bahkan menjelang putus asa menghadapi gempita gurita korupsi.

Dengan cara apa lagi korupsi mesti dibasmi. Vaksin kebal antikorupsi entah ke mana lagi mesti kita cari. Komisi, lembaga, dan satgas yang silih berganti kita dirikan, peraturan yang silih berganti kita undangkan, dan konvensi yang acapkali kita ratifikasi, pun seakan lumpuh tak berdaya, terlihat bodoh di hadapan virus korupsi.