Susno Duadji.com

Berita

JAKARTA - Sidang Paripurna kembali digelar di Gedung DPR RI. Sidang yang mengagendakan pengesahan hasil fit and proper test Komisi II mengenai anggota KPU dan Bawaslu ini ternyata dihujani interupsi tentang kenaikan harga BBM.

Sidang dibuka oleh Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, pada pukul 10.15 WIB. "Agenda sidang kali ini tunggal yaitu membahas hasil Komisi II mengenai fit and proper test anggota KPU dan Bawaslu," ujar Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2012).

Namun kemudian anggota Dewan mulai menghujani rapat dengan berbagai interupsi. Interupsi dimulai oleh Arya Bima dari Fraksi PDIP. "Keputusan pengambilan opsi RAPBN-P terdapat 2 opsi, yang pertama opsi menaikkan harga BBM dan yang kedua tidak menaikkan BBM. Kemarin (pada rapat Banggar) ada kecenderungan pengambilan keputusan di dalam Banggar itu tidak sah karena mengacu pada tatib UU MD3 seharusnya dibawa ke paripurna," kata Arya.

Berita

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menghimbau masyarakat agar tak mudah percaya dengan informasi yang beredar di masyarakat terkait aksi rusuh yang dilakukan pada Selasa (27/3/2012).

Isu ini beredar melalui pesan BlackBerry, SMS, media sosial, dan lainnya. Pemerintah, dalam hal ini Polri, TNI, dan intelijen, mengupayakan agar tak ada kegiatan yang merugikan aktivitas masyarakat secara luas.

"Saya harap masyarakat tidak begitu saja percaya pada hasutan, provokasi, berita bohong, melalui media sosial. Informasi itu menyesatkan. Kita menyesalkan itu. Banyak kalangan yang ternyata memanfaatkan teknologi untuk kepentingan yang tak baik," kata Djoko seusai melakukan rapat tertutup dengan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Berita

JAKARTA - Rencana pengerahan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengamankan unjuk rasa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlangsung, Selasa (27/3/2012) mendapat kecaman.

Lembaga Bantuan Hukum Makassar menilai, pengerahan aparat TNI rentan akan pelanggaran hak asasi manusia seperti pada peristiwa reformasi 1998. Pengerahan TNI juga dianggap bertentangan dengan nilai-nilai profesionalisme TNI sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Indonesia akan mengalami kemunduran jika kembali menggunakan aparat militer TNI dalam menghadapi aksi masyarakat sipil seperti masa orde baru yang kelam," ujar Wakil Direktur Operasional Koordinator Bidang Kekerasan LBH Makassar, Zulkifli Hasanuddin, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (26/3/2012).

Berita

SURAKARTA — Kebijakan pemerintah untuk menyiagakan aparat TNI saat menghadapi demo menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya orang nomor satu di Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

Di sela-sela acara panen raya di desa Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, Surakarta, Minggu (25/3/2012), Din menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk sikap keras kepala dari pemerintah dalam rencana menaikkan harga BBM.

"Pengerahan tentara itu menandakan pemerintah bersikukuh dengan kebijakan tersebut, dan tidak dalam porsinya TNI harus berhadapan dengan mahasiswa. Seharusnya TNI mengamankan negara dari ancaman luar terhadap simbol-simbol negara atau obyek vital," kata Din Syamsuddin, Minggu.

Berita

JAKARTA - Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta memunculkan fenomena ”kutu loncat” dan ”pecah kongsi”. Pasangan Fauzi Bowo dan Prijanto, yang memenangi Pilkada 2007, pecah menjelang pemilihan kembali. Kondisi serupa terjadi pada sejumlah pilkada lainnya.

Dalam Pilkada Kepulauan Riau tahun 2010, pasangan Ismeth Abdullah dan Muhammad Sani pun terbelah. Sani mencalonkan diri sebagai gubernur, dan akhirnya memenangi pilkada. Ismeth terkendala untuk mengikuti pemilihan lagi karena terkena kasus korupsi. Dia menjagokan istrinya, Aida Ismeth. Perpecahan kepala daerah dengan wakilnya juga terjadi di tingkat pemilihan bupati atau wali kota.

Dari catatan Kompas, untuk tingkat provinsi, hanya pasangan Agustin Teras Narang-Achmad Diran di Kalimantan Tengah dan Abraham O Atururi-Rahimin Katjong di Papua Barat yang tetap bersatu dalam pilkada keduanya. Keduanya juga terpilih kembali sebagai kepala daerah di provinsi masing-masing.

Berita

JAKARTA - Ribuan demonstran rencananya akan menggeruduk Istana Merdeka menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Padahal dalam kacamata hukum tata negara, kunci kenaikan harga BBM bukanlah di tangan SBY tetapi di DPR.

"Kenaikan harga BBM kemungkinan besar dengan perbaikan UU APBN. Artinya, bandulnya sekarang di DPR, bukan lagi di Presiden. Setelah ada revisi UU APBN, Presiden hanya tinggal eksekusi dengan mengeluarkan Perpres," kata pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin saat berbincang dengan detikcom, Senin (26/3/2012).

Menurut Irman, pasca reformasi, kenaikan harga BBM bukan lagi hak prerogratif presiden. Tetapi harus dengan persetujuan DPR. Sebab jika DPR tidak setuju, isunya akan meluas menjadi hak menyatakan pendapat dan bisa berujung ke impeachment/pemakzulan presiden.

Berita

JAKARTA - Persidangan kasus dugaan suap cek perjalanan dengan terdakwa Nunun Nurbaeti kembali digelar, Senin (26/3/2012). Kali ini, sidang menggagendakan pemeriksaan enam orang saksi, di antaranya Direktur Utama PT First Mujur Plantation and Industry, Hidayat Lukman dan Direktur Keuangan perusahaan tersebut, Budi Santoso.

Demikian disampaikan Mulyaharja, salah satu kuasa hukum Nunun, melalui pesan singkat kepadaKompas.com, Senin. Dalam proses penyidikan, Hidayat Lukman alias Teddy Uban dan Budi Santoso telah diperiksa penyidik KPK.

Salah satu jaksa yang menangani perkara Nunun mengatakan, pihaknya pernah memeriksa Hidayat di Singapura lantaran yang bersangkutan sakit dan dirawat di sana. Keterangan kedua direktur PT First Mujur tersebut dapat menjadi pintu mengungkap asal usul cek perjalanan.

Berita

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung mengatakan, ada kemungkinan dua opsi subsidi BBM diajukan ke paripurna DPR apabila tidak ada kesepakatan dalam rapat kerja Badan Anggaran dan Pemerintah.

"Memilih salah satunya atau membawa dua-duanya ke paripurna untuk dipilih. Bisa saja nanti dua-duanya diajukan ke paripurna," katanya seusai rapat kerja dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (25/3/12) pagi.

Ia mengatakan, sampai saat ini, dua opsi subsidi BBM masih bertahan di meja perundingan. Dua opsi tersebut adalah subsidi BBM sebesar Rp 178 triliun dan cadangan risiko fiskal sebesar Rp 26,6 triliun, dan usulan pemerintah subsidi BBM sebesar Rp 137 triliun dengan cadangan risiko fiskal sekitar Rp 23 triliun.

Berita

JAKARTA - Hasnaeni si 'Wanita Emas' melaporkan Ketua Koalisi Bersatu DKI Jakarta, Bambang RA ke Bareskrim Polri atas dugaan penipuan terkait dukungan terhadap dirinya untuk maju dalam perebutan kursi DKI 1. Laporan Hasnaeni itu dinilai mengonfirmasi bahwa politik uang bermain di Pemilu Kada DKI bahkan sejak pencalonan.

"Ini (laporan Hasnaeni) mengonfirmasi bahwa untuk mendapatkan dukungan tidaklah gratis, ada proses transaksional di balik itu," kata Kepala Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, kepada detikcom, Sabtu (24/3/2012).

Dijelaskan Abdullah, fenomena politik uang akan sulit dilihat secara langsung. Namun, tindakan Hasnaeni seolah memperlihatkan hal itu secara tidak langsung terkait permainan politik uang dalam Pemilu Kada.